Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah surat resmi yang ditujukan kepada Ketua DPP Forkab Aceh, menyusul munculnya Surat Keputusan yang dinilai cacat prosedur dan tidak melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
"Kami menyampaikan secara tegas bahwa kami menolak penunjukan Sdr. Antoni BR sebagai PLT Ketua DPW Forkab Aceh Barat. Yang bersangkutan tidak pernah aktif dalam kegiatan Forkab, dan juga tidak terdaftar dalam struktur kepengurusan Forkab Aceh Barat," kata Zamzami, Ketua Forkab Distrik Kaway XVI, mewakili para ketua distrik lainnya. Sabtu (14/6/2025).
Zamzami juga menegaskan bahwa keputusan DPP yang menunjuk nama tersebut dilakukan tanpa musyawarah, serta tidak pernah dikoordinasikan dengan para pengurus distrik yang aktif membina organisasi di tingkat kecamatan.
Penolakan tersebut diperkuat oleh pernyataan Penasehat Forkab Aceh Barat, Abdul Jalil Yusuf, yang meminta agar semua pihak tetap mengedepankan kebijaksanaan dan menjaga stabilitas organisasi.
“Keputusan yang tidak melibatkan struktur organisasi lokal dapat menimbulkan kegaduhan dan perpecahan. Kami mengimbau DPP untuk meninjau kembali keputusan tersebut dan membatalkannya demi menjaga marwah organisasi,” ujar Abdul Jalil.
Kata Abdul Jalil, Hal ini dinilai penting agar keputusan-keputusan strategis organisasi tetap mengakar pada aspirasi kader di daerah.
Surat penolakan bersama tersebut ditandatangani oleh seluruh pengurus distrik Forkab dari 10 kecamatan di Aceh Barat, sebagai bentuk solidaritas dan penegasan bahwa organisasi harus berjalan sesuai konstitusi dan tata kelola yang baik.
0Komentar